BeritaTeaser

PAK TUA , SUDAHLAH

Salman Faris 

Budayawan

 

 

 

Melalui WhatsApp (aplikasi yang amat tak penting bagi saya), saya dikirimi sebuah foto surat rekomendasi yang diusulkan oleh Forum NTB. Surat rekomendasi tersebut ditandatangi oleh para pendekar lama dan ditambah seorang pendekar yang seangkatan dengan saya (untuk pendekar muda ini, saya baru lihat lagi jurusnya setelah beberapa tahun sepi). Apa yang menarik dari pendekar lama ini? Mereka selalu keluar bersama-sama jika ada musim politik dengan bendera primordial yang dibungkus jurus universal (satu jurus yang banyak diperdebatkan pada tahun 1990an karena bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan yang multi di dunia ini). Anehnya, mereka mendorong universlitas atau sejenis kesetaraan, namun mereka tak bisa pergi bergegas dengan kuatnya kepentingan primordialistik. (Sebenarnya permainan yang sebegini sudah usang, dan amat mudah dipatahkan oleh jurus logika mutakhir). Sayang sekali, mereka kadang tak mau tahu yang zaman sekarang lebih canggih berpikirnya dibandingkan zaman ketika mereka menjadi pendekar tanpa tanding.

Ya, memang mereka masih berpolitik. Namun gaya politik mereka kadang nampak seperti subjektif primordial. Sebagai satu contoh, jika ada dua orang berpolitik dari bangsa mereka, maka mereka akan mengutamakan dari golongam sendiri. Kemudian mereka akan memilahkan yang satunya atas nama organisasi tertentu. Ini jurus usang yang selalu kalah, namun tetap dipakai karena memang mereka tidak rela hati dengan orang lain yang bukan dari jenis mereka meskipun mereka sebangsa. Memang aneh. Sudah memisahkan orang berdasarkan golongan, dipisah-pisah lagi berdasarkan jenis, kemudian dicabik-cabik lagi berasaskan organisasi. Maka jadilah mereka sebagai Pak Tua yang menerapkan apa yang saya sebut sebaga Politik Tidak Rela Hati. Sungguh ini adalah jenis politik yang melanggar akal sehat dan sangat tidak relevan dengan zaman. Maka tidak salah, jika mereka terus kalah dalam berpolitik. Kasihan.

Mari kita lihat secara gerak cepat, tentang rekomendasi tersebut. Mereka menuliskan begini:

Latar Belakang dan Permasalahan:

“Kebutuhan untuk membenahi dan menata Aparatur di Daerah di pandang mendesak karena dalam korum waktu 10 tahun terahir masih banyak kendala dan terdapat ketimpangan di bidang pembangunan.”

 

Sebelum sedikit menelaah latar belakang tersebut, sekedik pula saya ingin memperbaiki penggunaan tata bahasa. Penulisan di pandang adalah keliru karena (di) yang dihubungkan dengan (kata kerja) seharusnya ditulis sambung sehingga menjadi dipandang. Saya tak begitu faham apa yang mereka maksudkan dengan korum (jika mereka menulis kuorum, saya bisa faham) dalam konteks rekomendasi ini. Namun jika yang mereka maksudkan ialah waktu tertentu, maka merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat mereka gunakan ialah kurun. Seterusnya mereka menulis terahir, yang seharusnya terakhir. Tapi sekali lagi, kesalahan tata bahasa ini tak perlu diperbesar (meskipun surat rekomendasi tersebut mereka kirim ke Gubernur NTB aktif), sekali waktu anak muda harus lebih banyak berdiri pada titik memaklumi Pak Tua.

Coba kita sedikit berhitung kurun. Jika 10 tahun terakhir yang mereka maksudkan ialah digabung dengan pemerintahan sebelum, maka sudah jelas, standing kritik mereka ditujukan kepada siapa. Namun tulisan ini tidak hendak memperuncing sejarah konflik antara mereka dengan golongan kurun waktu 10 tahun terakhir yang mereka maksudkan. Hanya saja, saya bertanya-tanya, kenapa mereka tidak dapat move on, padahal konflik tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Situasi stagnan pikir, rasa, dan mentalitas mereka menjadi aneh bagi saya jika merujuk kepada gairah enlightenment yang selalu mereka pompa hingga usia tua. Ya, ya, saya jadi faham, pencerahan itu memang hanya untuk kepentingan terbatas.

Mari kita pergi ke penjelasan terperinci mereka tentang apa yang dimaksudkan dengan “masih banyak kendala dan ketimpangan”. Sedikitnya mereka menyebut 5 hal permasalahan (dikutip dari tulisan asli) seperti berikut:

  1. Masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penyelenggara dan aparat;
  2. Tersendatnya kesetaraan komunikasi untuk semua elemen masyarakat dalam pelayanan umum;
  3. Terganggunya pelayanan selama ini yang berkeadilan karena masih mengedepankan kepentingan kelompok/organisasi;
  4. Dalam implementasi penataan Aparatur masih diabaikan aspek latar belakang Pendidikan, Perjalanan Karir, kegiatan kemasyarakat dan profesionalisme seorang pigur sekda (Sekretaris Daerah);
  5. Masih terganggunya independensi dan netralitas fungsi dan kewenangan akibat intervensi dari luar.

Sungguh mengejutkan, bukan? Permasalahan yang mereka kemukakan (amat) sedikit ada benarnya, dan lebih banyak lagi yang dapat diperdebatkan. Saya membayangkan begini, jika benar dalam 10 tahun terkahir masalah-masalah itu berlaku, mungkin birokrat yang dari golongan mereka hanya dapat tungke sangkok. Rupanya mereka menutup mata yang kue kekuasaan di eselon dua, banyak dari golongan mereka. Bahkan meskipun dari golongan mereka bermuka seribu rupa pada masa pertarungan politik pun, tetap mendapatkan kue. Mungkin mereka menutup mata dengan birokrat dari golongan mereka ada yang tak pernah non job selama hampir 30 tahun.

Rupanya mereka ini menginginkan pembagian kue eselon secara merata. Sungguh naif. Bagaimana tidak? Wong mereka tak pernah berjuang bahkan sekali waktu menjadi lawan (kalau pendekar muda tersebut, memang selalu menjadi lawan di beberapa kontestasi politik), mau minta kue yang setara dengan pejuang menang. Saya setuju dengan mereka apabila dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang mereka maksudkan itu, golongan mereka dikebiri dari kuasa, dinistkan dari istana. Tapi kenyatannya, dari golongan mereka juga ikut pesta. Jika kuantitas pestanya sedikit dibatasi, itu sebagai pendidikan moral agar mereka mau belajar tentang kesetiakawanan. Jangan jadi musuh, lalu merecoki pesta pemenang.

Yang cukup lucu ialah poin 2. Amat goloh dan menggelikan. Kenapa mereka tak membangun satu hipotesis yang jika dari golongan mereka yang menjadi pimpinan di era sekarang, bisa jadi NTB tak bernama provinsi, namun tak ubahanya seperti Kedatuan NTB. Bukankah eselon dari golongan mereka dipanggil sesuai kedatuan mereka, bahkan hingga sekarang. Aro uah, arak-arak doang pengelingsir ne.

Mari seterusnya kita melihat apa yang mereka rekomendasikan (dikutip dari tulisan asli).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka FORUM NTB meminta kepada Gubernur dalam mengusulkan calon SEKDA yang akan datang agar memperhatikan menjadikan pertimbangan Sbb:

  1. Tidak mempersoalkan kewilayahan atau kedaerahan asal calon Sekda;
  2. Dalan menentukan Sekda agar mendasarinya dari aspek Profesionalitas, inte..(tak terbaca), moral, kemampuan pelayanan;
  3. Menghindari calon Sekda yang masih kental dengan kolusi dan Nepotisme, n… (tak terbaca), berorientasi pada organisasi, golongan atau kelompok-kelompok;
  4. Mohon kepada Gubernur untuk mengusul 3 (tiga) nama bakal calon Sekda dalam tataran kesetaraan yaitu:

–           Ir. Ridwansya, MT.- Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih- Drs. H. Lalau Gita Ari… (tidak terbaca)

Untuk poin 1 dan 2, saya dan semua orang yang berakal sehat pasti setuju. Bahkan seandianya saya berada dalam kuasa pun, saya akan melawan habis-habisan nepotisme dan kolusi ini. akan tetapi, Pak Tua harus memperjelas tentan apa yang dimaksudkan dengan kolusi dan nepotisme? Bukankah dalam kenyataannya, kolusi dan nepotisme banyak berlaku dari golongan Pak Tua? Atau ini hanya hembusan nafas yang benar-benar didorong oleh rasa tidak suka? Oleh karena itu, mari kita sedikit melihat poin 3 dan 4.

Mereka menyatakan secara jelas tentang “berorientasi pada organisasi”. Ini sudah terang benderang apa yang mereka maksudkan. Namun di balik itu, justru pernyataan ini semakin menguatkan bahwa mereka berpotensi tidak layak dituakan (mudah-mudahan ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan norma agama dan budaya) karena jika merujuk kepada genealogi konflik golongan mereka, maka umum sudah faham yang mereka sasarkan dengan organisasi. Mereka tak pernah berpikir yang orang lain bisa bertanya, seberapa benci mereka terhadap organisasi itu? Seberapa nakjis organisasi itu di jiwa raga mereka sampai mereka menutup nurani terhadap sisi baik organisasi tersebut.

Makin memalukan jika disandingkan denga kalimat “golongan atau kelompok-kelompok”. Bukankah dengan mereka memberikan penjelasan pembeda antara organisasi, golongan dan kelompok, mereka semakin menunjukkan diri bahwa mereka semakin tidak arif dan bijaksana sebagai Para Tua. Dengan kata lain, mereka menegaskan bahwa ada perbedaan makna dan orang yang berada di dalam antara organisasi, golongan, dan kelompok. Terlebih jika melihat poin 4 yang secara jelas mereka menyebutkan nama. Dan ini berarti mereka selaku Para Tua telah menciptakan garis demarkasi permusuhan antara organisasi, golongan, dan kelompok. Bisa saja mereka secara sengaja mendemarkasikan secara sarkas bahwa 2 orang yang mereka gugurkan (tanpa hak dan kewenangan) itu mewakili organsiasi yang mereka benci (jika ini benar, maka sungguh memalukan. Satu sikap yang tidak baik untuk ditiru dan diguru). Sedangkan 3 orang yang mereka sebutkan mewakili golongan dan kelompok. 2 orang dari golongan mereka sendiri dan 1 orang dari kelompok yang bisa jadi mereka harapkan hanya sebagai pelengkap penderita.

Mari kita lihat penjelasan kalimat terakhir di atas.  Di awal saya sudah singgung soal primordialisme. Bahkan secara spesifik saya menyebut “Subjektif Primordial”. Yang saya maksudkan adalah, jika merujuk kepada watak primordialistik mereka, maka dapat dimaknakan yang sebenarnya mereka mengharapkan salah seorang dari golongan mereka yang terpilih menjadi sekda. Hal ini dipekuat oleh pilihan yang langsung kepada 2 nama yang berasal dari golongan mereka.

Apabila ini benar, maka poin 1 dan 2 dalam permintaan mereka hanyalah basa basi murahan untuk memperkuat agenda politik primordialistik mereka. Jebaakan batman yang mereka buat semakin kentara apabila dihubungkan dengan 2 orang yang mereka gugurkan (tanpa hak dan kewenangan) itu, yang mana kedua orang tersebut berasal dari bangsa mereka sendiri, namun karena bukan dari golongan mereka, akhirnya dipandang sebagai virus. Kemudian mereka mensimulasikan agenda dengan memilih 1 orang yang bukan dari golongan mereka.

Maksudnya jelas, agar agenda politik primordialistik mereka terselubungi oleh sikap bijaksana. Padahal, boleh jadi, banyak orang sudah dapat menduga yang 1 orang tersebut mereka buat hanya sebagai boneka sampan untuk meluluskan 1 orang dari 2 orang yang mereka inginkan. Dalam konteks semiotika politik, cara seperti ini memang nampak mengangkat ke tinggi langit 1 orang yang di luar golongan mereka untuk dijatuhkan ke altar di mana golongan mereka yang sebenar-benar diinginkan.

Dalam istilah mereka, “bejunjung isik tereng odak”. Namun sayang, mereka tidak dengan cerdas mengamalkan politik “empak bau, tunjung tilah” karena 2 orang yang bukan golongan mereka dinistakan atas nama kesetaraan yang tak jelas itu. Lantas di mana nilai-nilai yang mereka jadikan landasan membuat rekomendasi tersebut? Hilang ditelan ambisi primordialistik dan kebencian sejarah yang semakin hari tua, semakin susah mereka nalarkan secara sehat.

O gamak inak Pak Tua, mungkin jika rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Gubernur mengirim 3 nama ke Pusat, Pak Tua tak nampak tergesa-gesa, tak nampak pula cacat noda. Namun sayang, rekomendasi tersebut sudah ditandatangi, maka nampaklah Pak Tua, masih belum bisa sabar rupanya.

Oleh karena itu, saya sengaja meminjam judul lagu Grup Band idola saya, Elpamas untuk menunjukkan sejumlah alasan kenapa tulisan ini dibuat. Kaum tua, sudahlah. Jangan ragukan anak-anak muda untuk membangunn NTB. Bahkan jika dituruti, anak muda bisa kehilangan rasa hormat jika kaum tua terus memaksakan diri. Ini tak baik bagi nilai dan norma.

Terakhir, tulisan ini tidak hendak memupus ruang demokrasi, namun dalam konteks politik di NTB, saya ingin mengatakan “bercerminlah kepada lubuk terdalam.”

Pak Tua, memang seharusnya saya menghormati.

Mungkin Pak Tua dan golongan ada yang tersinggung, itu wajar dan dapat diterima. Namun saya menulis karena saya ingin melihat setiap zaman (di Lombok itu) berdamai dengan sejarahnya.

 

Previous post

Sekaroh : Masyarakat Yang Dikalahkan, dan Harapan Tak Pernah Padam

Next post

Riwayat Singkat TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Mayung

Mayung

No Comment

Leave a reply